Adi Prayitno: Pembentukan 40 Kementerian Wajib Mengubah Tertib

Dosen Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, menjelaskan bahwa wacana Calon Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto, yang akan menambah jumlah kementerian dari 34 menjadi 40 bangku, patut mengubah aturan yang ada.

Tertib patut diubah. Suka-suka kampiun saja bagaimana perawakan kabinet ke depan, kata Adi, Rabu (8/5/2024).

Hal ini bertolak belakang dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang justru merampingkan jumlah kementerian untuk meningkatkan efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Meski demikian, Adi mengevaluasi bahwa bagus Jokowi ataupun Prabowo memiliki pandangan masing-masing berhubungan dengan kementerian.

Seandainya untuk kemajuan bangsa, anggaran patut dialokasikan, kecuali untuk kepentingan yang tak berguna, ceritanya berbeda, ujarnya.

Jumlah kementerian sudah dikendalikan dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 perihal Kementerian Negara.

Jumlah keseluruhan kementerian sebagaimana ditunjukkan dalam Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 optimal 34, demikian bunyi pasal tersebut.

Penjelasan dalam Undang-Undang No. 39/2008 ini juga menyebutkan bahwa undang-undang joker123 gaming ini bertujuan untuk melaksanakan reformasi birokrasi dengan mengatur jumlah kementerian optimal 34.

Sebelumnya, Prabowo berencana untuk menambah jumlah kementerian menjadi 40 dari yang sebelumnya 34.

Calon Wakil Presiden RI terpilih, Gibran Rakabuming Raka, juga sudah memberikan respon berhubungan penambahan jumlah kementerian menjadi 40 bangku ini. Menurutnya, komposisi kabinet ketika ini masih sedang dibahas dengan berjenis-jenis pihak.

Wali Kota Surakarta itu tak menampik kemungkinan adanya penambahan bangku menteri dalam kabinet Prabowo-Gibran. Malahan, dia mengakui bahwa salah satu kementerian yang sedang direncanakan merupakan kementerian khusus untuk mengurus program makan siang tidak dipungut bayaran.

Program makan siang tidak dipungut bayaran merupakan program unggulan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo-Gibran, selama kampanye Pilpres 2024.

Gibran juga menyadari bahwa program tersebut tidaklah sederhana sehingga membutuhkan institusi khusus untuk mengelolanya.

Soroti Program Makan Siang Tidak

Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PDI Pengorbanan, Andreas Hugo Pareira, merasa keder dengan program pasangan calon nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka merupakan makan siang tidak dipungut bayaran yang diusulkan akan mengaplikasikan anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Meski, kata Andreas, pengumuman hasil pemilu belum disajikan secara legal oleh Komisi Pemilihan Lazim (KPU).

Belum apa-apa, belum selesai pemilu sudah ada hal yang berhubungan dengan makan siang tidak dipungut bayaran masuk di dalam Dana BOS, kan repot kita memperdebatkan dan mempertanggungjawabkan seperti ini, kata Andreas, ketika rapat dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Rabu (6/3/2024).

Sementara kita segala tahu ya makan siang tidak dipungut bayaran pasti anggarannya lebih tinggi dari segala anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sambung dia.

Saking sebalnya dengan masukan tersebut, Andreas malah mengusulkan supaya dibentuknya Kementerian Makan Siang Tidak supaya tak perlu mengatur anggaran BOS.

Saya hingga aduh usulkan sebaiknya bikin Kementerian Makan Siang Tidak saja sekalian, ketimbang kita patut masukkan DIPA Dana BOS yang mungkin jumlah angkanya sedikit dengan dijejali anggaran yang demikian itu besar, tegas dia.

Ia malah minta supaya ada evaluasi hingga pembicaraan khusus berhubungan masukan-masukan yang akan dimulai oleh pemerintahan selanjutnya.

Sementara nanti di sekolah-sekolah patut bertanggung jawab dengan segala pertanggungjawaban itu. Jadi aku kaprah mungkin ada evaluasi khusus, ada pembicaraan khusus yang lebih rileks untuk menitipkan untuk ke depan, imbuh dia.

Back To Top
error: Content is protected !!